Donggala- Infoaktualnews.id --Bertempat di desa Mbulawa Kecamatan Rio Pakava,
Badan Kesbang Politik Kabupaten 
Donggala melaksanakan
rapat terbuka mengevaluasi
perkembangan politik di wilayah
Kabupaten Donggala, khususnya di
daerah-daerah berdekatan dengan 
daerah yang akan melaksanakan Pilkada,selasa(18/08)

Ketua KPU kabupaten Donggala M.Unggul mengatakan, suksesnya Pilkada 
tergantung pada keakuratan data pemilih sebagai penunjang demokrasi dalam
pelaksanaan Pilgub dan Pilkada Bupati

"Bagi KPU, dalam penyusunan data pemilih, ada empat pilar penting, dan keempat hal politik untuk memilih harus dimasukkan dalam data pemilih," ujarnya.

Lanjut Ketua M.Unggul, konsep untuk
menopang sistim keakuratan data,
yakni Pemerintah Pusat dan Pemerintah
itu sendiri, Komisi Pemilihan Umum
beserta penyelenggara di tingkat bawah,
Partai Politik dan masyarakat yang 
mempunyai hak pilih.

Kapolres Donggala AKBP Dadan Wahyudi dalam sambutannya mengatakan, Polri
berkomitmen menjaga keamanan agar 
tetap kondusif di wilayah tempat 
pelaksanaan Pilkada.Di Sulawesi Tengah 
ada Pilkada Provinsi dan di Pasang Kayu,
Sulawesi Barat pemilihan Bupati 
Pasang Kayu.

Kapolres menghimbau untuk berbesar hati dalam menyelesaikan setiap persoalan 
yang ada secara damai, sehingga tidak
terjadi hal yang tidak diinginkan.

Bupati Donggala,Drs.Kasman Lassa,SH,
MH dalam sambutannya menegaskan
tidak perlu lagi mempersoalkan tapal 
batas.

"Keputusan tentang tapal batas 
sudah ada dan mempunyai SK, antara 
Kabupaten Mamuju dan Kabupaten 
Donggala," jelas Kasman Lassa

Penetapan tapal batas dilakukan melalui
rapat bersama antara Pemda Donggala 
dan Pemda Pasang Kayu yang dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah(Perwakilan Provinsi) dan Gubernur Sulawesi Barat (Perwakilan Provinsi) di Kantor Kementrian Dalam Negeri RI yang dipimpin langsung 
Mendagri dan telah mengeluarkan Surat
Keputusan (SK) terkait tapal batas
tersebut.

Selesai kegiatan evaluasi,acara dilanjutkan dengan peresmian kantor Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) desa Mbulawa di Kecamatan Rio Pakava.

Kantor Bumdes itu merupakan fasilitas
rumah rakyat yang masuk dalam program bedah rumah dan dijadikan sebagai kantor Bumdes. (Syamsir)