Tolitoli, Infoaktualnews.id | Ketua Tim
Persatuan Perangkat Desa Indonesia
(PPDI) Kabupaten Tolitoli,Sulawesi Tengah, Waris N. Lauding mengatakatan, pihaknya akan mengawal pencairan Anggaran Dana Desa TW.II dan TW.III tahun 2020 milik
103 desa yang belum dibayarkan
Dikonfirmasi Media ini kamis (3/9) malam, Waris mengingatkan, pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Tolitoli dan Badan Keuangan Daerah akhir agustus lalu, mereka berkewajiban untuk mengawal apa yang menjadi keputusan bersama, bahwa pembayaran ADD yang tertunda harus selesai di bulan september 2020.
"Saat RDP kemarin, tuntutan kami jelas,
perbaiki sistim pengelolaan keuangan
daerah dan pembayaran ADD TW.II dan
TW.III di bulan september," ujarnya.
Lanjut Waris N.Lauding, dari 103 desa
yang ada di kabupaten Tolitoli, 70 orang
Kepala desa hadir saat RDP.
"Yangmenandatangani daftar hadir 58 orang. Dan akhir permintaan kami, jangan lagi prosentasi lunas pajak PBB dijadikan
persyaratkan disetiap tahapan pencairan ADD."
Ditanyai Media ini kenapa mereka harus
membentuk wadah PPDI,sementara sudah ada Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI), Waris N.Lauding mengatakan
sejauh ini APDESi di Kabupaten Tolitoli
tidak mampu berperan memperjuangkan
aspirasi Kepala dese dalam kasus belum
terbayarnya ADD hingga dua TW.
" Itu alasan krusial, kenapa kemudian kami membentuk wadah Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Rencananya, setelah
proses pencairan ADD, akan dilakukan
pengukuhan Kepengurusan untuk PPDI
kabupaten Tolitoli," jelas Waris.
Wadah PPDI harus terbebas dari tekanan dan tidak boleh digiring menjadi alat
kepentingan penguasa. Esensinya PPDI
semata wadah memperjuangkan aspirasi Desa.
Sejumlah Kepala desa yang ditemui Media ini menceritakan, sepanjang tidak cairnya ADD sejak bulan April s/d Agustus 2020
lalu, mereka terpaksa mencari pinjaman
untuk operasional kantor atau panjar
honor aparat yang butuh uang.
"Saya tidak bisa menekan staf untuk
masuk kantor. Mereka kerja tetapi tidak
ada honor buat makan keluarganya.
Kasihan, tidak ada pendapatan.Sebab
ADD tak kunjung cair.Tetapi saya syukuri, mereka tetap bekerja," ujar Kades Tenda,
Abd.Hafid
Dalam pengelolaan ADD Desa Tende,
khusus honor aparat Desa, BPD, RT/RW
dan Lembaga lainnya telah dialokasi
anggaran sejumlah Rp.91.687.925 per TW.
Hal senada diutarakan Suriyanto S.S,
Kades Bajugan,Kecamatan Galang saat
dikonfirmasi di Kantornya. "Dalam setiap
tahap pencairan ADD, honor aparat
memcapai Rp.216 juta," ujarnya.
Berbeda lagi di desa Ginunggung.Tidak
menerima honor berbulan-bulan, ada
aparat terpaksa mencari kerja di luar.
Namun oleh Kadesnya, aparat tersebut
diancam akan diganti jika tidak dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya.
"Sekali pun kita sudah 2 TW harus ikat
pinggang, tetapi pelayanan dasar kepada masyarakat harus tetap berjalan.Memang ada aparat mencari pekerjaan di luar
untuk kebutuhan hidup.Saya ancam akan diganti jika tidak laksanakan fungsinya.
Alhamdullilah sekarang semua aktif.
Sekarang saya juga yang pegang kunci
kantor," ujarnya senyum
Ditambahkan Anwar Lihawa, persoalan
bukan semata belum terbayarnya honor
aparat sejumlah Rp.124 juta. Ada agenda penting mempersiapkan RKPDesa tahun
2021 setelah pelaksanaan Musyawarah
Dusun. (Ferry)