04 September 2020 | Dilihat: 281 Kali
Waris N.Lauding : PPDI Akan Kawal Pembayaran ADD yang Tertunda
noeh21


Tolitoli, Infoaktualnews.id | Ketua Tim 
Persatuan Perangkat Desa Indonesia 
(PPDI) Kabupaten Tolitoli,Sulawesi Tengah, Waris N. Lauding mengatakatan, pihaknya akan mengawal pencairan Anggaran Dana Desa TW.II dan TW.III tahun 2020 milik
103 desa yang belum dibayarkan

Dikonfirmasi Media ini kamis (3/9) malam, Waris mengingatkan, pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Tolitoli dan Badan Keuangan Daerah akhir agustus lalu, mereka berkewajiban untuk mengawal apa yang menjadi keputusan bersama, bahwa pembayaran ADD yang tertunda harus selesai di bulan september 2020.

"Saat RDP kemarin, tuntutan kami jelas,
perbaiki sistim pengelolaan keuangan 
daerah dan pembayaran ADD TW.II dan 
TW.III di bulan september," ujarnya.

Lanjut Waris N.Lauding, dari 103 desa 
yang ada di kabupaten Tolitoli, 70 orang 
Kepala desa hadir saat RDP. 

"Yangmenandatangani daftar hadir 58 orang. Dan akhir permintaan kami, jangan lagi prosentasi lunas pajak PBB dijadikan 
persyaratkan disetiap tahapan pencairan ADD."

Ditanyai Media ini kenapa mereka harus 
membentuk wadah PPDI,sementara sudah ada Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI), Waris N.Lauding mengatakan
sejauh ini APDESi di Kabupaten Tolitoli 
tidak mampu berperan memperjuangkan 
aspirasi Kepala dese dalam kasus belum
terbayarnya ADD hingga dua TW.

" Itu alasan krusial, kenapa kemudian kami membentuk wadah Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Rencananya, setelah 
proses pencairan ADD, akan dilakukan 
pengukuhan Kepengurusan untuk PPDI 
kabupaten Tolitoli," jelas Waris.

Wadah PPDI harus terbebas dari tekanan dan tidak boleh digiring menjadi alat 
kepentingan penguasa. Esensinya PPDI
semata wadah memperjuangkan aspirasi Desa.

Sejumlah Kepala desa yang ditemui Media ini menceritakan, sepanjang tidak cairnya ADD sejak bulan April s/d Agustus 2020 
lalu, mereka terpaksa mencari pinjaman 
untuk operasional kantor atau panjar 
honor aparat yang butuh uang.

"Saya tidak bisa menekan staf untuk 
masuk kantor. Mereka kerja tetapi tidak 
ada honor buat makan keluarganya.
Kasihan, tidak ada pendapatan.Sebab 
ADD tak kunjung cair.Tetapi saya syukuri, mereka tetap bekerja," ujar Kades Tenda,
Abd.Hafid 

Dalam pengelolaan ADD Desa Tende, 
khusus honor aparat Desa, BPD, RT/RW 
dan Lembaga lainnya telah dialokasi 
anggaran sejumlah Rp.91.687.925 per TW.

Hal senada diutarakan Suriyanto S.S, 
Kades Bajugan,Kecamatan Galang saat
dikonfirmasi di Kantornya. "Dalam setiap
tahap pencairan ADD, honor aparat 
memcapai Rp.216 juta," ujarnya.

Berbeda lagi di desa Ginunggung.Tidak
menerima honor berbulan-bulan, ada
aparat terpaksa mencari kerja di luar. 
Namun oleh Kadesnya, aparat tersebut
diancam akan diganti jika tidak dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya.

"Sekali pun kita sudah 2 TW harus ikat 
pinggang, tetapi pelayanan dasar kepada masyarakat harus tetap berjalan.Memang ada aparat mencari pekerjaan di luar 
untuk kebutuhan hidup.Saya ancam akan diganti jika tidak laksanakan fungsinya. 
Alhamdullilah sekarang semua aktif.
Sekarang saya juga yang pegang kunci 
kantor," ujarnya senyum

Ditambahkan Anwar Lihawa, persoalan 
bukan semata belum terbayarnya honor
aparat sejumlah Rp.124 juta. Ada agenda penting mempersiapkan RKPDesa tahun 
2021 setelah pelaksanaan Musyawarah 
Dusun. (Ferry)

Terkait

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jalan Anoa No 27 Palu  0822-960-501-77
E-Mail : Infoaktual17@yahoo.com
Rek : mandiri 1510005409963