nsiden jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP dengan nomor penerbangan JT-610 di perairan Karawang, 29 Oktober 2018 menimbulkan banyak argumen,  terutama berkaitan dengan sanksi. Berkaca dari kasus jatuhnya Adam Air sebelas tahun silam, mungkinkah maskapai Lion Air ditutup?

President Director Aviation Services and Business Consultant Ziva Narendra Arifin mengaku tidak setuju jika hukuman serupa diberikan pada Lion Air. Dia mengatakan, ada faktor tertentu yang membuat Adam Air kala itu masuk ranah pidana.

"Parahnya dari kejadian Adam Air adalah tidak ada tanggung jawab, kompensasi, dan perbaikan. Makanya mudah sekali masuk ranah pidana. Kalau Lion Air saya lihat ada sisi tanggung jawab dari pihak maskapai," kata dia saat ditemui di Jakarta, Rabu, 7 November 2018.

Ziva menambahkan keberadaan maskapai berbiaya murah di Indonesia membuka banyak peluang dan rute-rute baru. Adapun pangsa pasar Lion Air untuk penerbangan domestik diperkirakan mencapai 20 hingga 30 persen.

"Kalau misal ditutup, kita harus siap-siap pangsa pasar akan berubah. Lion Air melayani banyak penerbangan setiap harinya. Kalau perusahaan tiba-tiba ditutup, apakah pasar yang terbengkalai bisa diserap maskapai lain? Mungkin bisa tapi belum tentu 100 persen," paparnya.

Ziva berpendapat pemerintah harus bijaksana sebelum memutuskan memberi sanksi menutup sebuah maskapai. "Saya harap sih jangan ditutup ya. Ketika ada kelalaian, hukum mana yang berlaku? penerbangan atau pidana? Kalau kesalahan prosedur, maka hukum penerbangan berlaku," pungkasnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Hasil penyelidikan akan menjadi salah satu rekomendasi buat Kemenhub dalam memberikan saksi kepada Lion Air.

KNKT masih berupaya mencari bagian lain dari black box Lion Air PK-LQP yang jatuh di perairan Tanjung Karawang. Usai menemukan Flight Data Recorder (FDR), KNKT kini fokus mencari Cockpit Voice Recorder (CVR).