06 Oktober 2022 | Dilihat: 38 Kali
Keker Jurnalis : Proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polres Tolitoli (2)
noeh21

Tolitoli. Infoaktual.id I Moment meresahkan yang aku prediksi bakalan seru, membersamai proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polres Tolitoli Sulteng, Senin, pekan keempat September kemaren, masih ditangguhkan hingga saat ini. Karena kesehatan terlapor saat itu tidak mendukung untuk dilakukan  pemeriksaan.

Terlapor, yang tidak lain Pemimpin redaksi (pemred) media online infoaktual.id, Jurnalis kawakan putra daerah kabupaten Tolitoli ini, berencana siap diperiksa mulai pekan ini. Dengan menyertakan "SKB' nya alias "Syarat dan Ketentuan Berlaku".  Apa sih "SKB" yang dimaksudnya ?

Sebelum masuk bahasan ini, kita sekilas flashback atas kronologis kasusnya. Adalah mantan petinggi Pemerintahan dua periode kota Cengkeh ini, yang juga diklaim oleh TIDAK SELURUH rakyatnya sebagai 
Raja Tolitoli, melaporkan Pemred atas pemberitaan yang dirasanya telah menghina, memfitnah, serta mencemarkan nama baiknya. 

Terlapor yang telah mendedikasikan hampir seluruh waktunya, malang melintang di dunia jurnalis investigatif, hampir setengah abad lamanya itu, tentu tidaklah berlaku gegabah ketika mempublish sebuah berita.
Apa yang ditulisnya selalu berdasar fakta empiris, diikuti data valid lagi akurat. Tambahan lagi, pemahaman matang tentang resiko atas penulisan sebuah berita yang salah. 

Ketika Sang Jurnalis senior, yang adalah juga salah seorang pendiri Persatuan Wartawan Online (PWO) Pusat, seorang penggagas terbentuknya Media Online Independent pusat, yang juga memimpin beberapa organisasi kewartawanan serta kepenulisan di Sulteng ini, telah sampai diposisikan statusnya sebagai tersangka, atas laporan mantan orang nomor satu tanah Tolitoli ini, tentu tidaklah menerima begitu saja. 

Meski bukan juga berarti hendak membangkang, atau bermaksud melawan hukum. Bahkan sebaliknya,  berupaya tetap konsisiten atas sebuah penegakan hukum.
Untuk alasan itulah, terlapor menyertakan "SKB"nya ketika hendak diperiksa. Sekali lagi, demi penegakan hukum yang berkeadilan. Seperti yang diimpikannya selama ini.

Simple dan sederhana saja sebenarnya "SKB" yang diajukan terlapor. Hingga akan legowo atas status tersangka yang hendak disematkan atasnya, ketika penyidik bersedia menjawab serta memberi pencerahan atas enam hal berikut sebelum dilakukan pemeriksaan. Enam hal tersebut secara singkat dan ringkasnya adalah sebagai berikut :

* UUD '45 pasal 28e. Ayat 1,2 & 3. 
* KUHP Pasal 63 ayat 1 & 2. 
* UU PERS 40 Th 1999. Pasal 1 ayat 1, 11, 12 
   Pasal  4 ayat 1, 3, 4, & 5. Pasal 5.
* MOU antara Dewan Pers - POLRI Nomor : 2/DP/  
   MoU/II/2017 - Nomor : B15/II/207, Pasal 4 ayat 1&2.
* UU ITE. Pasal 27 ayat 3. Pasal 45 ayat 4, 5 , 6, & 7.
* Kesepakatan bersama antar Kominfo, Polri, dan Kejaksaan.   
 
Sang terlapor akan siap dengan ketaatannya atas hukum setelah penyidik bersedia berikan jawaban atas keenam hal tersebut.  Tapi andai penyidik berkeberatan, dan bahkan tidak gunakan keenam dasar tersebut diatas,  tidak juga menjadi persoalan,  sepanjang ada kesediaan berikan pernyataan atau klaim atas keengganannya gunakan keenam dasar yang diajukan terlapor, dan lalu kitapun siap  mempublish pernyataan tersebut nantinya ke publik. Sangat sederhana dan singkat.

Pada intinya, sebagai seorang yang konsisten atas sebuah penegakan hukum,  terlapor tidak mau dan bahkan menolak tegas andai diajak berpartisipasi melawan UU dan Hukum. 

Bagaimanakah bentuk "komunikasi" antar terlapor dan penyidik di hari H pemeriksaan ? Kita tunggu tulisan berikutnya.. (Athia)

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jalan Anoa No 27 Palu  0822-960-501-77
E-Mail : Infoaktual17@yahoo.com
Rek : BCA 7920973498