Bahas 9 Paket Program Kerja Sama ATR/BPN, Asisten Bidang Ekonomi & Pembangunan Kota Palu Gelar Rapat Koordianasi Lintas OPD
Infoaktual.id Palu || Pemerintah Kota (Pemkot) Palu terus melakukan koordinasi lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam menindaklanjuti sembilan paket program kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Dan kali ini, rapat koordinasi tersebut dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu, Rahmad Mustafa S.STP.M.Si, mewakili wali Kota Hadianto di ruang Sekretaris Daerah (Sekda), Jumat (14/8/2026).
Rapat dihadiri segenap pimpinan OPD Kota Palu dan pihak terkait, yakni Kepala Kantor Pertanahan, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala Bappeda, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Bagian Hukum Setda Kota Palu.
Rapat tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh perangkat daerah memiliki komitmen dan pemahaman yang sama dalam menindaklanjuti kesepakatan kerja sama yang telah dibangun antara Pemerintah Kota Palu dengan Kementerian ATR/BPN.
Dalam arahannya, Asisten Rahmad menegaskan bahwa tindak lanjut terhadap sembilan program tersebut menjadi salah satu prioritas yang harus segera dikoordinasikan secara lintas perangkat daerah.
“Hari ini kita melaksanakan koordinasi untuk sama-sama berkomitmen menindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan tersebut di dalam sembilan kesepakatan itu,” ujar asisten.
Sembilan program tersebut tambah Asisten, merupakan bagian dari kesepakatan yang telah dibangun Wali Kota bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan di bidang pertanahan.
“Sembilan hal ini menjadi kesepakatan Bapak Wali Kota Palu bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan segera mungkin kita koordinasikan,” terang asisten.
Adapun sembilan paket program yang menjadi fokus pembahasan meliputi integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
Pula, integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik (MPP), percepatan pendaftaran tanah, serta percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Program itu mencakup pelaksanaan sensus pertanahan berbasis geospasial, integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Berikutnya, optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan dan pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk mendukung pembangunan daerah.
Implementasi sembilan program tersebut kata Asisten, diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan pertanahan di Kota Palu.
Selain itu, program ini diarahkan untuk mempercepat sertifikasi aset milik pemerintah daerah, memberikan kemudahan investasi melalui integrasi layanan perizinan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mengurangi potensi sengketa pertanahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi.
Oleh karena itu, dalam rapat didorong seluruh perangkat daerah terkait untuk segera menyusun langkah-langkah teknis sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Koordinasi lintas sektor ini penting agar setiap program dilaksanakan secara terarah, terukur, dan tidak berjalan parsial.
Sekali lagi, Pemkot Palu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang modern, transparan, dan terintegrasi.
Yang jelas, melalui sinergi tersebut, Pemkot Palu berharap pelaksanaan sembilan program kerja sama dapat mendukung percepatan pembangunan, meningkatkan kepastian hukum di bidang pertanahan, serta memberikan pelayanan publik yang semakin efektif dan berkualitas bagi masyarakat. (jufri/imron)
.jpeg)
.jpeg)
