KOTA PALU UNTUK INDONESIA: Catatan Dari BTN Leadirship Forum IV Samosir
Diskusi Serial Hadianto Rasyid Edisi 11 Oleh : Yahdi Basma SH
Infoaktual.id Di tengah lanskap kepemimpinan daerah yang sering terjebak pada rutinitas administratif, kehadiran Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, sebagai narasumber dalam BTN Leadership Forum IV Tahun 2026 di Samosir bukan sekadar simbol representasi daerah.
Hadianto Rasyid (kedua dari kanan)
Lebih dari itu, penghormatan terhadap wali kota Hadianto di forum itu adalah artikulasi atau kejernihan sebuah narasi transformatif (mengubah secara mendasar), sehingga kota yang tadinya berada dalam stigma tertinggal dan kotor, sekarang melompat menjadi model pembelajaran Nasional.
Forum yang diselenggarakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ini bukan ruang biasa. Dengan tema besar “The Architect of Change: Designing the Next Chapter”, forum ini mempertemukan arsitek perubahan yang inovatif untuk memecahkan masalah secara kreatifdari para pemimpin daerah, sektor perbankan, akademisi, hingga pelaku industri.
Nama-nama seperti Nixon LP Napitupulu, Vandiko Timotius Gultom, hingga Tatacipta Dirgantara menjadi bagian dari orkestrasi besar tentang bagaimana masa depan daerah dirancang secara kolaboratif, dan di forum itu Hadianto Rasyid juga didaulat bicara.
Yang mencengangkan menteri Perumahan Fahri Hamzah yang hadir dalam forum itu, adalah bahwa dari seluruh narasi besar adari arsitek perubahan itu, wali kota Hadianto menghadirkan sesuatu yang berbeda, yakni pengalaman konkret tentang perubahan.
TRANSFORMASI SEBAGAI LEGITIMASI KEPEMIMPINAN Dalam paparannya, Hadianto tidak menjual konsep abstrak. Ia membawa data, pengalaman, dan hasil. Kota Palu yang sebelumnya kerap dilekatkan dengan label “kota terkotor”, kini justru berhasil meraih penghargaan Adipura—sebuah indikator nasional atas keberhasilan tata kelola lingkungan perkotaan.
Transformasi ini bukan sekadar perubahan fisik, ia adalah perubahan paradigma: dari maintenance governance menuju transformative governance.
Pemerintah kota tidak lagi hanya menjaga status quo, tetapi secara aktif mendesain ulang wajah kota, mulai dari penataan ruang publik, pengelolaan sampah, hingga penguatan disiplin kolektif masyarakat. Di titik ini, kepemimpinan tidak lagi diukur dari retorika, melainkan dari deliverables, hasil kerja nyata.
INTERUPSI KRITIS WAKIL MENTERI DAN JAWABAN SUBSTANTIF HADIANTO Di tengah forum yang sarat gagasan tersebut, muncul satu momen krusial ketika Wakil Menteri Fahri Hamzah, dimana kehadirannya sebagai representasi pemerintah pusat, melontarkan pertanyaan tajam "apa faktor pembeda utama yang membuat Palu mampu bergerak cepat dari stigma kota kotor menjadi kota peraih Adipura, sementara banyak daerah lain stagnan pada level kebijakan?"
Pertanyaan ini bukan sekadar retoris, menteri Fahri justru sudah menyentuh inti persoalan klasik tata kelola daerah, yakni jurang antara perencanaan dan eksekusi.
Menjawab demikian, Hadianto Rasyid tidak menghindar ke wilayah normative, tapi Ia malah mengurai secara detail bahwa kunci perubahan Palu terletak pada tiga layer intervensi atau intervensi sosial yang berjalan simultan.
Pertama, penegakan disiplin birokrasi berbasis kontrol harian, bukan evaluasi periodik semata, yang memastikan setiap perangkat daerah bekerja dalam ritme yang terukur.
Kedua, pengambilan keputusan yang cepat dan tidak berlarut, terutama dalam penataan kawasan dan kebijakan kebersihan, sehingga tidak memberi ruang bagi resistensi birokrasi untuk membesar.
Dan ketiga, mobilisasi partisipasi publik melalui pendekatan persuasif sekaligus koersif ringan, di mana masyarakat tidak hanya diajak, tetapi juga “dipaksa secara sosial” untuk beradaptasi dengan standar baru kebersihan kota.
Jawaban ini menegaskan satu hal penting, yaitu transformasi bukan hasil dari satu kebijakan besar, melainkan akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang dieksekusi secara konsisten dan disiplin.
SAMOSIR DAN PALU, DUA SIMPUL SATU ARAH Menariknya, forum ini digelar di Kabupaten Samosir, sebuah kawasan yang tengah diproyeksi sebagai episentrum pariwisata nasional berbasis Danau Toba. Pilihan lokasi ini bukan kebetulan. Ia adalah pesan bahwa pembangunan Indonesia ke depan akan bertumpu pada kekuatan daerah. Di sini, Palu dan Samosir bertemu dalam satu irisan – transformasi berbasis potensi lokal.
Jika Palu menekankan tata kelola kota dan kebersihan sebagai fondasi daya saing, maka Samosir menggarisbawahi penguatan SDM pariwisata dan UMKM melalui intervensi konkret, termasuk program CSR/TJSL dari BTN berupa pelatihan bahasa Inggris dan hospitality. Keduanya menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak bisa lagi berjalan sektoral, ia harus lintas domain, ekonomi, sosial, dan kultural.
KEPEMIMPINAN KOLABORATIF ANTARA NEGARA, BANK DAN DAERAH Salah satu pesan paling kuat dari forum ini adalah reposisi peran sektor perbankan. BTN tidak sekadar menjadi lembaga pembiayaan, tetapi juga development partner. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan perbankan membuka ruang akselerasi yang sebelumnya sulit dicapai jika berjalan sendiri.
Dalam konteks ini, kehadiran Hadianto menjadi penting. Ia tidak hanya berbicara sebagai kepala daerah, tetapi sebagai representasi dari model kepemimpinan yang adaptif terhadap kemitraan strategis.
Bagaimana tidak, Hadianto memahami bahwa di era kompleksitas tinggi, pemerintah tidak bisa bekerja dalam isolasi. Kepemimpinan modern adalah tentang orkestrasi, yang menghubungkan sumber daya, menyelaraskan kepentingan, dan memastikan output yang terukur.
DARI PALU UNTUK INDONESIA: REPLIKASI DAN SKALABILITAS Judul besar tulisan ini menemukan relevansinya di sini. Dari Palu untuk Indonesia. Artinya, apa yang dilakukan di Palu bukanlah anomali yang tidak bisa diulang. Justru sebaliknya, ia menawarkan template, pola, kerangka dan format.
Lantas, ada tiga pelajaran kunci yang bisa direplikasi : Pertama, keberanian memulai dari masalah paling mendasar --kebersihan kota-- sebagai pintu masuk transformasi yang lebih luas.
Kedua, konsistensi eksekusi, bukan sekadar perencanaan. Dan Ketiga, pelibatan masyarakat sebagai aktor utama, bukan objek kebijakan. Ketika tiga elemen ini bertemu, maka perubahan tidak lagi bersifat kosmetik, tetapi struktural.
PENUTUP, ARSITEK PERUBAHAN ITU NYATA Forum Leadership IV 2026 Samosir yang difasilitasi BTN, mengafirmasi (menegaskan) satu hal bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak architect of change, individu yang berperan sebagai yang berperan sebagai katalis perubahan di level daerah.
Dan dalam konteks itu, Hadianto Rasyid telah menunjukkan bahwa arsitektur perubahan bukan konsep elitis, ia bisa lahir dari kota seperti Palu. Pertanyaan kini bukan lagi apakah transformasi itu mungkin, tetapi apakah ada keberanian politik dan kapasitas kepemimpinan untuk mengeksekusinya.
Akhirnya, ini sebuah pesan dari Kota Palu , dikirim ke seluruh Indonesia bahwa perubahan bukan sebatas wacana tapi kerja yang terukur, terencana dan dituntaskan. (talise palu, 9/5/26/penulis adalah ex anggota DPRD Sulteng dua peride)
.jpeg)
