AIRLANGGA TERDONGKEL ADALAH BUAH KUDETA DEMOKRASI JOKOWI, BEGINI ANALISIS FORUM AKTIVIS 98
AIRLANGGA TERDONGKEL ADALAH BUAH KUDETA DEMOKRASI JOKOWI, BEGINI ANALISIS FORUM AKTIVIS 98
Infoaktual.id Jakarta | Terdongkelnya Airlangga Hartarto dari ketua umum Partai Golkar adalah buah aksi kudeta demokrasi. Begitu Forum Aktivis 98 Melawan menyatakan saat berkumpul menyuarakan buruknya kualitas demokrasi disepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Dilansir dari tempo.co hari ini Rabu 14/8/2024, salah satu aktivis 1998, Usman Hamid menganalisis fenomena mundurnya Menko Perekonmian dari pucuk pimpinan Partai Golkar itu sebagai kudeta demokrasi, dan menduga aktor utama dibalik itu adalah Jokowi.
"Ada aktor utama yang semacam melakukan kudeta demokrasi atau melakukan pengambilalihan kekuasaan secara semena-mena," kata Usman kepada tempo.co, Selasa, 13 Agustus 2024.
Airlangga mundur tambah Usman, merupakan fakta politik yang menunjukkan abnormalitas (ketidaksehatan) sirkulasi politik di elite di Partai pohon beringin itu.
Dia bilang, akibat ketidaksehatan itu akhirnya membuat demokrasi di Indonesia berada di titik nadir selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi.
Dikatakan pula Usman, kemunduran demokrasi itu terlihat dari tiga pilar demokrasi yang kerap diintervensi Jokowi. Pertama adalah partai politik."Kasus Airlangga ini hanyalah puncak dari gunung es," ujarnya.
Terhadap tabiat pemerintahan Jokowi itu, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia ini menyorot kasus sejumlah pejabat partai politik yang disandera melalui kasus hukum. “Misalnya kriminalisasi yang menyasar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, “ ujar Usman.
Kedua, masyarakat sipil yang tidak memiliki kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Kemudian pilar ketiga, proses pemilihan umum yang sarat intervensi dan kepentingan.
Usman menduga juga bahwa demi kekuasaan, Jokowi menggunakan aparat penegak hukum untuk melakukan intervensi, mulai dari instansi Polri kejaksaan, MK MA, hingga pelemahan KPK.
“Jadi kita berhadapan dengan satu proses kediktatoran yang nyata. Bisa saja Jokowi sekadar tidak ingin kehilangan privilesenya (hak istimewa, red) setelah tidak lagi berkuasa," tutur Usman.
Manuver Jokowi menjelang purnatugas tambahnya, yang terkesan ingin menguasai Golkar ini berbahaya bagi negara. Karena itu, Usman menilai perlu ada perlawanan yang besar.
Perlawan besar dimaksud Usman berasal dari kalangan masyarakat sipil, partai politik yang oposis dan kritis, media massa, serta mahasiswa terhadap kudeta demokrasi yang diduga tengah dilakukan Jokowi itu.
Terus, ditempat terpisah Jokowi membantah terlibat cawe-cawe dalam proses mundurnya Airlangga itu. Jokowi berujar, itu merupakan urusan internal partai Golkar.
"Urusan Airlangga urusan internal partai, ada proses dan mekanisme. Ditanya ke Golkar dan Pak Airlangga, jangan saya campuri urusan partai. Tidak ada (cawe-cawe, red)," tegas Presiden RI itu di IKN, Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024. (daf/hl)
.jpeg)
