Tolitoli. Infoaktual.id Rabu 2 Februari lalu, bersama team media aku datang di Sekretariat Bawaslu - Tolitoli. 

Mendatangi lembaga ini, mengingatkan ke suasana hingar bingar masa Pilkada, Oktober - Desember 2020 lalu. Disini, di kota yang dijuluki kota Cengkeh ini.

Fadjar Syadik, S.Pt. M.Si, Sang Nahkoda lembaga ini, masih tetap sama seperti ketika aku wara wiri datang menemui beliau di Pilkada 2020 lalu.

Sangat wellcome, santun, low profile, selalu menjawab tiap pertanyaan dengan jelas lagi tuntas. Meski sesekali aku sempat menangkap ekspresi sungkannya ketika berdialog langsung dengan pemredku. Udin Lamatta.

Ada kalimat beliau yang masih melekat di ingatanku sampai saat menulis ini,  yang dilontarkannya ketika Pilkada lalu. "Saya kalau kedatangan pak Udin (pemred), dua lutut kaki saya langsung gemetar.."

Kembali ke ihwal kunjunganku di Bawaslu Rabu lalu, adalah obrolan santai sembari menanyakan sejauh mana kepedulian APBD Tolitoli, terhadap pengawasan Sosialisasi, pendataan serta kelengkapannya, untuk menyongsong Pemilu mendatang. Baik Pileg maupun Pilkada.

Jujur aku sempat pernah berpikir, apa yang dilakukan Bawaslu seusai pesta demokrasi serentak, yang terselenggara tiap lima tahun satu kali itu ?,  "Tidur" kah lembaga ini ?

Dari obrolan santai di ruang pimpinan Rabu siang itu, aku temukan jawabannya.  Bahwa ternyata mereka bahkan selalu bergerak. Tetap bekerja. Mereka telah miliki program yang tersusun rapi dan siap dilaksanakan.

Dari bincang bincang di ruangan yang tidak terasakan gerahnya, padahal nyata nyata aku lihat AC tidak di posisi on itu, aku mencatat sebuah kesimpulan. 

Adalah bahwa APBD Tolitoli sampai saat ini belum  berikan dukungan sepenuhnya untuk kelancaran jalannya fungsi serta program Bawaslu.

Fadjar Syadik lalu beberkan beberapa kendala ketika lakukan Sosialisasi di pelosok pedesaan. Pun di tingkat Kecamatan serta wilayah pelosok lainnya. 

Pengadaan jas hujan dan alat komunikasi berupa HT (Handy Talky), dua sarana bekerja untuk atasi kendala yang sangat diperlukan pun diajukannya. 

Kenapa HT, tidak semua wilayah di Tolitoli ini terjangkau jaringan Telkomsel, tambahnya. Tapi kedua usulan vital ini masih luput dari perhatian APBD.

Dua sarana yang sangat urgent saja belum terpenuhi,  apalagi merambah ke soal dana ekspose. Meski diakuinya, sesungguhnya publikasi  produk atau program lembaga inipun tidak kalah pentingnya. 

Menemukan kenyataan ini, apakah Bawaslu lalu memilih "tidur" dan tidak bergerak ?
Jawabannya ternyata sangat tidak.  Pimpinan lembaga ini lalu beri bocoran informasi, kadang kami sampai harus merogoh 'kocek' pribadi untuk tetap berjalannya program yang telah tersusun rapi. 

Semua dilakukannya
sepenuh dedikasi, untuk mengantisipasi tidak terulangnya lagi  'kesalahan' yang terjadi di Pilkada 2020 lalu. Dan menurutku ini sangat luar biasa..

Tapi diam diam ada yang menggelitik pemikiranku, sebelum tinggalkan gedung Bawaslu, dengan ditemani pimpinan Fadjar Syadik kami berkeliling ruangan demi ruangan. 

Beberapa kali pemredku pun lontarkan rasa salut nya atas kerapian penataan serta kelengkapan peralatan yang diperlukan dalam ruangan. "Good.., keren", ucap Pemredku lebih dari satu kali.

Menyaksikan itu semua, muncul keisenganku ber analogi, layaknya seorang yang "didandani" habis habisan untuk datang di sebuah pesta, tapi ketika hendak berangkat, dibiarkannya dia kebingungan sendiri karena tidak tersedianya sarana transportasi untuk mencapai ke tempat pesta.

Sangat disayangkan, ibarat bermegah megah dengan 'penampilan' tapi ada banyak kendala ditemukan ketika hendak  'mobile'. 

Tapi setidaknya kerapian dan kelengkapan dalam gedung sekretariat Bawaslu merupakan point bagi Pemda. Karena semua 'make up' tadi tidak terlepas dari peran APBD Tolitoli.

Setelah berfoto foto sejenak, kamipun berpamitan pulang. Meninggalkan Lembaga Bawaslu yang telah memberiku pencerahan serta meluaskan wawasanku dari perbincangan dengan Fadjar Syadik  sang ketua selama kurang lebih tiga jam.

Dalam perjalanan, lagi lagi pikiranku berkecamuk beragam tanya. Dari semua yang aku dengar dan saksikan terjadi di Bawaslu, apakah itu bukan berarti sebuah pembiaran pihak pemda terhadap program kerja Bawaslu ? 

Ataukah jangan jangan sebuah kesengajaan yang dilakukan ? Bukankah lazim terjadi dalam sebuah 'dinasti' atau katakanlah rencana pengulangan memenangkan  kekuasaan, hal itu wajar saja dilakukan ? 

Membiarkan lembaga kontrol ini tidak berfungsi maksimal, hingga tidak bisa mengintip  'skenario kecurangan' yang sangat mungkin sudah diagendakan  ? 

Namanya juga Politik. Menurutku, terjemahan praktis dan (mungkin) vulgar nya,  bukankah berarti sebuah akal akalan untuk merebut atau memenangkan sebuah kekuasaan ? 

Entah lewati cara halal ataukah haram, bukanlah menjadi sebuah soal. Hallabu kalau meminjam istilah yang sering aku gunakan di komunikasi keseharian. Karena orientasi yang dituju adalah sebuah kemenangan.

Sebelum akhiri keisengan pikiranku, kembali ke lembaga Bawaslu dan APBD Tolitoli, rasanya tidak terlalu keliru andai saja muncul kecurigaan,  benar terjadi indikasi seperti yang berkecamuk dalam pikiranku.., bukankah dalam politik kecurangan itu sah ada nya..
(Athia).