AKIBAT BEDA PILIHAN POLITIK DINAS PUPR TOLITOLI GUSUR PEGAWAI HONORER
Sekretaris dinas PUPR Tolitoli, Rudy Saurang
Tolitoli, infoaktual.id | Akibat beda pandangan politik, honorer di kabupaten Tolitoli, sulawesi tengah (sulteng), tak kecuali di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan RakyAt (PUPR) di “gusur”, alias dipecat.
Seperti dituturkan salah seorang honorer Amriadi, aksi ”penggusuran” honorer dikantornya itu bermula ketika didang Sumber Daya Air (SDA) PUPR di kota Cengkeh itu melakukan rapat staf belum lama ini, tepatnya pada pasca Pilkada 2020.
Diungkapkan Amri, sapaan akrab Amriadi, rapat staf tersebut dipimpin Kabid SDA, Ramli Mukarram, ST dengan didampingi tiga orang PPTK bidang SDA. Dalam rapat staf kali ini, kabid Ramli kemukakan masalah terkait kedisiplinan pegawai, baik PNS maupun honorer.
Hal ini dimaksudkan, tutur Amri menirukan kata kabid SDA Ramli untuk mewujudkan Visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli melalui Gotong royong menuju daerah Adipura. Rapat itu berakhir dengan penyampaian bahwa tenaga honorer di sini akan dikurangi, dirumahkan sebanyak 50%.
Namun, tambah Amri apa yang disampaikan dalam rapat tersebut ternyata beda dengan apa yang terjadi saat ini, sehingga menimbulkan reaksi sejumlah staf honorer, karena sesungguhnya dikantor itu tidak terjadi pengurangan.
“Justru yang terjadi malah penggusuran, lalu dimasukan yang baru dan akhirnya over, karena 103 honorer yang diusulkan ke BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, red ) hasilnya menjadi 106 orang,” ujarnya.
Buktinya, kata Amri, pada rapat berikutnya kamis (8/4/2021), Dinas PUPR kembali sentil nasib staf honorer ini. Rapat jam 15.30 itu dipimpin sekretaris Dinas, Rudy Saurang, ST, dengan didampingi kasubag umum dan kepegawaian, Kalsum Sitti. Rapat dilaksanakan di Aula kantor, dan diikuti seluruh pegawai honorer, baik yang namanya terkaver maupun tidak terkaver dalam SK Bupati.
Pada rapat ini, sekretaris Rudy menyampaikan yang intinya dengan terjadinya beda pandangan politik sejumlah honorer di Pilkada 9 Desember 2020 lalu, maka honorer bersangkutan terpaksa dirumahkan, diberhentikan.
Dikatakan Amriadi, dalam rapat itu sekertaris Dinas menyampaikan ada 8 orang pengawai honor yang sudah lama mengabdi malah di gantikan dengan orang lain, serta ada ketambahan lagi sebanyak 3 orang, sehingga menjadi 11 orang.
Untuk meyakinkan dirinya ikut tergusur, dia pun menemui kasubag Umum dan Kepegawaian, Kalsum pada jumat (9/4/2021). Dan dijelaskan Kalsum bahwa semua data yang berkaitan dengan pegawai honorer sudah saya masukkan berdasrkan data yang ada di dinas PUPR.
“Tapi setelah kita minta perlihatkan data yang di kirim ke BKPSDM, beliau mengatakan kalau data itu ada di rumah dengan alasan keamanan dokumen,” tutup Amriadi.
Dikonfirmasi hal ini, sekretaris dinas PUPR Tolitoli, Rudy Saurang,ST menyatakan kami hanya mengusulkan, kalau toh ada tambahan atau pengurangan, itu tergantung yang kuasa lagi. Yang dimaksud kuasa adalah Bupati. (amri/thia)
.jpg)
.jpeg)
