Realisasikan Janji Gubernur Sumsel Herman Deru : APS AKAN GELAR FGD RESOLUSI TAMBANG ILEGAL
Infoaktual.id Palembang | Aktivis Peduli Sumatera Selatan (APS) segera merealisasikan janji Gubernur Sumsel H.Herman Deru untuk mengelar Fokus Group Discussion (FGD) Resolusi Tambang Ilegal, Rabu 21/12/2022 di Hotel Aryaduta Palembang.
Adapun Narasumber antara lain KPK, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian Perhubungan, DPRRI Komisi VII, Gubernur SUMSEL, Kapolda SUMSEL, Pangdam II Sriwijaya SUMSEL, dan Praktisi Hukum.
Sementara nahkoda pasukan APS itu adalah Firdaus Hasbullah, SH. Sementara Yan Coga jabat sekretaris, bendahara Ruben Al Katiri. ASP ini juga dibantu sejumlah wakil ketua, asing-masing Rubi Indiarta, Samsudin, Sukma Hidayat , Mugri AS, Diki Arda, Hardaya, Arie Anggara, dan David.
Menurut sekretaris APS, Yan Coga, ada beberapa dampak positif dan negatif tambang ilegal di Sumsel itu,antara lain : Adanya kesempatan kerja bagi penduduk sekitar.
“Selain itu, menambah income pendapatan bagi penghasilan ekonomi, membantu proses pembangunan fisik, seperti penggunaan material batu dan pasir (sirtu). Sehingga terjadi pemasukan PAD,” uar Yan Coga.
Selain dampak positif lanjut sekretaris AP,S penambangan ilegal tersebut juga memiliki dampak negative, bahkan jauh lebih besar dibanding dampak positifnya.
“Lihat saja misalnya, timbulnya keresahan dan persepsi masyarakat terhadap aktivitas petambangan galian C, Ilegal Driling dan Lain-lain. Belumlagi maraknya angkutan material yang berakibat jalan cepat rusak,” ungkap Yan Coga.
Dikatakan, akan pula terjadi erosi dan bencana longsor yang mengancam keselamatan jiwa warga. Memperbesar potensi bencana banjir, sebagai akibat kurangnya area tangkapan atau resapan.
Dampak negative lain kata dia, berkurangnya populasi tanaman yang menyebabkan pemanasan global, menurunkan, mengurangi jumlah air bersih atau kandungan air tanah karena rusaknya lapisan aquifer.
Tidak cumaitu, keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna turut berkurang. Terjadi kerusakan infrastruktur, sebagai akibat adanya alat-alat berat. Penurunan kualitas udara atau pencemaran udara akibat tebaran debu.
“Parahnya, muncul kebisingan akibat operasional alat berat, mengurangi estetika dan keindahan alam, terjadinya kebakaran minyak di Sumur Bor, pada mobil pengangkut di jalan raya, bahkan gudang penampungan minyak ilegal di pemukiman warga,” tuturnya.
Dijelaskan Yan Coga belum lama ini, inilah sebagian dampak negatif yang dikhawatirkan jika berlangsung lama tanpa campur tangan dan petunjuk teknis pihak terkait yang mempunya kompetensi pada bidangnya.
Olehnyaitu, melalui Fukus GD Resolusi tambang ilegal ini, diharapkan tercapai apa yang menjadi harapan masyarakat dan pemerintah, sehingga kebocoran PAD selama ini tidak lagi terjadi.
"Tentu ini akan menjadi langkah yang baik untuk memajukan Sumsel dibawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru dan Mawardi Yahya selaku Wagub,” kunci sekretaris APS itu. (humas aps/athia)
.jpg)
.jpeg)
